MASALAH BASUKI SEMAKIN PARAH

MASALAH BASUKI SEMAKIN PARAH

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebut diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat bisa mengambil diskresi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau ada stagnasi pemerintahan. Namun penggunaan diskresi mesti didasari tujuan yang jelas dan terbatas.

Pasal 22 ayat 2 menyatakan tujuan diskresi adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Pelaksanaan diskresi juga membutuhkan sejumlah syarat. Di antaranya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Diskresi juga mesti didasari alasan yang obyektif, tak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilandasi iktikad baik. Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan, ”Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

” Namun pelaksanaan inovasi mesti memenuhi sejumlah syarat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ahli tata negara Universitas Padjadjaran, Indra Prawira, mengatakan, jika kebijakan diskresi melampaui wewenang dan mengakibatkan kerugian negara, penyidik internal seperti inspektorat atau penyidik eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bisa mengadukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di pengadilan itu, pejabat bisa membela diri.

”Bila putusan inkrah dan dinyatakan bersalah, pejabat publik harus mengembalikan kerugian itu,” ujar Indra. Sama seperti Refly, Indra mengatakan jerat pidana baru bisa dikenakan pada pejabat pembuat diskresi jika ditemukan niat jahat. ”Niat jahat itu bisa untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya,” ujarnya. Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan, ”Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

” Namun pelaksanaan inovasi mesti memenuhi sejumlah syarat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ahli tata negara Universitas Padjadjaran, Indra Prawira, mengatakan, jika kebijakan diskresi melampaui wewenang dan mengakibatkan kerugian negara, penyidik internal seperti inspektorat atau penyidik eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bisa mengadukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di pengadilan itu, pejabat bisa membela diri.

”Bila putusan inkrah dan dinyatakan bersalah, pejabat publik harus mengembalikan kerugian itu,” ujar Indra. Sama seperti Refly, Indra mengatakan jerat pidana baru bisa dikenakan pada pejabat pembuat diskresi jika ditemukan niat jahat. ”Niat jahat itu bisa untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *