DISEBUT ADA BARTER, MEMANGNYA SAYA GOBLOK

DISEBUT ADA BARTER, MEMANGNYA SAYA GOBLOK

BASUKI Tjahaja Purnama terseret pusaran perkara dugaan suap pengembang reklamasi karena keputusannya memberlakukan kontribusi tambahan tanpa dasar hukum. Gubernur DKI Jakarta ini beralasan diskresi dalam kontribusi tambahan diperlukan demi percepatan pembangunan. Menurut dia, kewajiban kontribusi tambahan sebagai prasyarat izin reklamasi bukan barter. ”Barter itu kalau saya mendapat untung,” katanya. Menolak diwawancarai secara khusus, Basuki hanya […]

MASALAH BASUKI SEMAKIN PARAH

MASALAH BASUKI SEMAKIN PARAH

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebut diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat bisa mengambil diskresi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau ada stagnasi pemerintahan. Namun penggunaan diskresi mesti didasari tujuan yang jelas dan […]